Aksi boikot sudah bukan hal yang asing di Indonesia. Beberapa boikot pernah dilakukan untuk melawan kekejaman Israel terhadap Palestina. 

Boikot adalah bentuk perlawanan ekonomi dimana produk berlabel Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengan mereka. Harapannya Israel bisa merasakan dampak ekonomi dari boikot tersebut. Minimal menyadari bahwa ada perlawanan dari umat Islam sendiri.

Tapi, Israel selama ini tak pernah tinggal diam. Mereka membangun departemen khusus untuk melawan kampanye boikot ini. Buktinya betahun-tahun kampanye boikot seperti BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions) sudah lama digaungkan namun penjajahan Israel terhadap Palestina sampai sekarang masih tetap dilakukan.

Aksi boikot sebenarnya jika dilakukan atas seruan pemerintah akan memberi dampak negatif yang cukup signifikan bagi perekonomian. Karena produk-produk berlabel Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengan mereka sudah bertebaran dimana-mana dan masuk kedalam keperluan sekunder dan tersier yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari minuman, makanan, peralatan mandi sampai gadget yang kita pakai banyak yang berafiliasi dengan produk Israel. Jika pemerintah menyerukan boikot ini secara keseluruhan yang kena imbas siapa? Pemilik modal dan para karyawan yang bekerja di perusahaan.

Bayangkan contoh perusahaan soft drink semacam Coca Cola mereka punya ribuan atau mungkin ratusan ribu karyawan di Indonesia. Jika boikot dilakukan imbas yang paling terasa ya pasti pada orang-orang yang bekerja disana. Belum lagi, toko-toko dan swalayan, mereka mungkin akan ikut merugi. 

Yang selama ini biasanya dilakukan untuk memboikot adalah dengan melakukan boikot secara individual. Caranya memberikan himbauan tentang produk apa saja yang berlabel Israel dan mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. Jika hal ini dilakukan secara kolektif, cepat atau lambat toko atau swalayan akan mengurangi distribusi barang atau produk made in israel karena dianggap tidak laku. Nah, cara tersebut mungkin cukup ampuh untuk menggangu perekonomian Israel. 

Tapi akan salah jika boikot dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan. Contohnya beberapa pernah terjadi boikot dengan menghancurkan tempat usaha berlabel negara zionis tersebut dan memaksa mereka untuk tutup beberapa hari. Hal itu tidak dianjurkan karena sama saja melakukan pelanggaran hukum. 

Bagaimana pandangan boikot dalam islam?

Dikutip dari khazanah.republika.co.id, “...masih ada beberapa perbedaan pendapat terhadap gerakan boikot produk ekonomi. Pengasuh Rumaysho, Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, salah satunya. Menurut Ustaz Tuasikal, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan boikot. Kepada para pedagang Yahudi yang menyakitinya, Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Nabi bahkan bermuamalah dengan orang kafir.

Meski demikian, Ustaz Tuasikal ber pendapat, gerakan boikot terhadap produk musuh bisa wajib, mubah, sunah, bahkan haram. Bergantung manfaat dan kemufsadatannya.

Boikot ini dilakukan jika memang kaum Muslimin tidak merasa kesulitan mencari pengganti dari produk yang di boikot. Produk yang diboikot memang betul-betul diyakini hasilnya digunakan untuk menindas kaum Muslimin. Jika hanya sangkaan tanpa bukti kuat maka ini sama saja mengelabui kaum Muslimin.”

wallahualam.

Sosok Presiden ke-7 kita saat ini memang berbeda dengan presiden sebelum-sebelumnya. Terlihat simpel dan tidak kaku. Semua itu disampaikan dengan sikapnya terjun langsung mendekati masyarakat, mengobrol dan menyalami warga yang ingin bertemu bahkan berfoto bersama sampai Paspampres kerepotan.

Tidak mengherankan bila julukan presiden bagi Jokowi dirasa masih kurang. Karena Jokowi bukan saja seorang yang bersikap sebagai orang nomor 1 di Indonesia, namun bersikap sebagai public figure layaknya artis di dunia entertaiment.

sebagai seorang politikus, Jokowi berhasil memanfaatkan media dengan baik dalam menyampaikan pesan-pesannya. Ketika pejabat lain menyampaikan program, ambisi dan keinginannya dengan lisan, berdiri diatas panggung, berorasi dan lain sebagainya. Ia malah terbiasa turun ke jalan menemui warga. Sampai istilah blusukan menjadi ciri khasnya. Ia memberikan gaya politik baru bagi dunia politik Indonesia.

Di masa jabatannya kini sebagai Presiden, Jokowi kembali ber-ulah dengan gaya politik yang anti-mainstream. Dia merambah media non-jurnalis dengan mendokumentasikan seluruh kegiatannya sebagai presiden ke semua akun media sosialnya. Ia pun membuat sebuah channel Youtube dengan memasukan konten-konten tentang sosialisasi program dan memperlihatkan kinerjanya yang berhasil di realisasikan. Bahkan ia beberapa kali membuat konten vlog tentang kesehariannya.

Diluar urusan politik, Jokowi telah menciptakan tren-tren yang---entah disadari atau tidak olehnya--telah menciptakan tren-tren yang hingar bingar dibicarakan oleh banyak orang. Yang paling awal sekali, contohnya dulu saat Jokowi masuk ke Pilgub Jakarta, pakaian kotak-kotaknya mejadi tren. Kemudian jaket bomber yang dipakainya ketika Jokowi menggelar konferensi pers terkait demo 4 November 2016 viral dan menjadi tren jaket yang ditiru banyak orang. Dilanjutkan dengan payung biru, laptop, sepatu futsal sampai dress code celana jeans dan sneakersnya ketika blusukan ke kota Tasikmalaya.

Sebenarnya, tidak ada masalah dengan tren-tren yang ada. Akan tetapi makin kesini, ada respon berlebihan yang (sengaja) dibuat oleh media untuk menciptakan tren-tren tersebut. Media membentuk viralitas melalui respon warganet atau netizen yang bagi penulis tidak cukup mewakili. 

Misalnya, viral sepatu yang dipakai jokowi. Banyak media mengatakan sepatu itu bagus dan banyak dibicarakan oleh netizen, dibuktikan dengan mengutip satu atau dua postingan pengguna media sosial yang mengagumi sepatu jokowi. Padahal, ada ribuan postingan yang berkomentar berbeda. Bisa mengatakan sepatu itu bagus, jelek, biasa aja atau malah membuat komentar nyinyir yang sama sekali tidak berhubungan dengan sesuatu yang sedang viral. Lalu, kenapa yang diangkat media hanya rasa kekaguman netizen terhadap sepatu jokowi? 

Inilah salah satu cara bagaimana media membentuk sebuah opini publik. Media yang memberitakan memang bisa saja tidak menyalahi aturan atau kode etik jurnalistik. Namun penyampaian berita yang tidak cukup mewakili bahwa sebuah sepatu yang digunakan jokowi telah pantas disebut viral.

Kenyataannya, Tidak ada patokan tersendiri bagaimana sebuah tren telah dikatakan Viral. Viral atau tidak kembali lagi pada orang-orang yang mengikuti tren tersebut. Ketika ada 10 orang memuji sepatu jokowi, kemudian media memberitakannya apa layak disebut viral? Belum tentu juga. 

Media selama ini mencari keuntungan tersendiri dari viral-viral yang (sengaja) mereka diciptakan. Cukup mengatakan, ‘berita viral!”, “booming” dan lain sebagainya maka orang-orang akan percaya dan orang yang sama sekali tidak tahu pun akan menganggap berita itu viral.

Penulis kasih contoh lain tentang berita viral. Seperti viralnya PNS cantik dan ganteng. Sebenarnya yang membuat PNS terebut menjadi viral adalah media yang memberitakannya. Bukan karena pengaruh besar dari warganet atau netizen. Media yang beranggapan bahwa banyaknya netizen yang berkomentar atau jumlah followers yang banyak kemudian media langsung menyimpulkan PNS itu viral. Seandainya PNS cantik dan ganteng tersebut tidak diberitakan media, pasti mereka tak akan dikenal oleh banyak orang bahkan sampai diundang di berbagai stasiun televisi.

Peran media disini memang sangat besar dalam mempengaruhi banyak orang. Bila berita viral sengaja dibentuk untuk kepentingan deadline berita maka sifatnya tidak jauh berbeda dengan berita sensasi, berita settingan atau pengalihan isu. Hanya saja subjek yang diberitakan memang nyata tapi dibuat heboh agar dianggap viral.

Tren-tren yang selama ini telah ada, terlepas dari viral-viral Jokowi atau bukan telah membuka mata banyak orang bahwa media bukan saja berperan sebagai penyampai informasi tapi juga bertindak sebagai pecipta dan pendorong sebuah fakta sampai fakta tersebut naik kepermukaan dan diketahui banyak orang. Media adalah pemberi pesan atau informasi yang mudah sekali dipercayai masyarakat. maka seharunya media bisa lebih berhati-hati dalam memberitakan sesuatu. Media mungkin tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini kembali lagi soal pembaca atau konsumen berita. 

Sebuah berita tidak akan terus-terusan diproduksi bila konsumen tidak menginginkannya. Sebuah media komersial punya prinsip, dimana ketika permintaan pasar naik maka produksi pun naik. Dimana ketika permintaan konsumen terhadap suatu berita naik, maka tidak ada salahnya bagi media untuk ‘mengeksploitasi’ sebuah berita dan terus-menerus memproduksi berita yang sama. Karena dari segi komersial itu jelas menguntungkan media.

Bukan! Mereka sedang beraspirasi. Mengungkapkan uneg-uneg mereka. Ada sesuatu kebijakan yang menurut mereka kurang beres sehingga pemerintahan harus di demo. Harapannya pemerintah akan merespon, tapi sadarkah sodara-sodara sekalian bahwa output yang didapat seringkali mengecewakan? Coba hitung dari belasan atau puluhan demonstrasi yang pernah dilakukan di Indonesia. Apa sudah ada yang terealisasi? Ada, tapi mungkin bisa dihitung dengan jari. cabar yaa, tetep cemangat.

mungkin kesalahannya bukan cuma ada di pemerintahnya, tapi ada di pihak demonstran-nya juga. Sebab kita lihat selama ini, demonstrasi sebagian besar hanya melibatkan oleh rasa yang terlalu menggebu-gebu, terbawa emosi, merasa jadi pahlawan, merasa paling peduli tapi kenyataanya hanya jadi pahlawan kesiangan. Padahal dalam demonstrasi harusnya ada kajian atau diskusi terlebih dahulu. Bukan asal demo.

Masih ingat beberapa waktu lalu sekelompok Mahasiswa protes BBM naik, pemerintah dianggap tak bela rakyat kecil. Rakyat kecil yang mana? Lah yang naik cuma pertamax aja. Memangnya rakyat kecil pakai pertamax? ada juga demo harga cabe-cabean naik, padahal petani banyak gagal panen, lah pemerintah ikut disalahkan juga?

Kemudian, Ada demonstrasi membela hak-hak petani. Itu bagus. kita dukung. Tapi sayangnya konsepnya konyol. Men-cor atau menyemen kaki selama berhari-hari. Lah, mereka sholat ga? Wudhunya sah ga? Demonstrasi boleh, mati-matian boleh. Tapi jangan menyakiti diri sendiri dengan hal-hal konyol seperti itu. Masih banyak cara yang lebih elegan agar demonstrasi bisa nyambung dengan tema aksi demo-nya. Menyakiti diri sendiri dengan menyemen kaki sama saja cari mati. Lah siapa yang mau mati? Tuhan tidak menyuruh manusia untuk menyakiti dirinya sendiri bahkan bela-belaan panas-panasan, tidak makan, dan tidak sholat. naudzubillah.

Lalu, ada Mahasiswa yang merasa peduli atas aksi itu. Mereka ikut melakukan aksi atas kematian seorang petani yang menyemen kakinya di depan Istana Negara. Kita merasa terharu. Keren? iya. Luar biasa? Iya. Biasa diluar? Ya Masuk angin. Tapi masalahnya kenapa setelah ada peserta demo yang meninggal baru ada aksi. Dulu kemana aja wahai pahlawan kesiangan ? Apa bila tidak ada korban, aksi mahasiswa ini tidak akan pernah ada? Wallahualam. 

Aksi demonstrasi selama ini pilih-pilih kasih. ada kasusnya kecil, tapi demonya besar-besarnya sampai berjuta-juta massa. Perlu contoh? Kasus ahok. Ada juga kasusnya besar tapi aksi demonya sepi alias tidak sama sekali. Perlu contoh? Kasus pemerintah Vs Freeport. Dalam kasus ini tidak ada tuh yang namanya AKSI BELA PEMERINTAH dalam melawan freeport. Padahal sudah berpuluh-puuh tahun Indonesia diinjak-injak oleh asing dan pemerintah sedang membela hak-hak rakyat Indonesia tapi sayangnya rakyatnya sendiri merasa (seperti) ga peduli. 

Ada lagi yang terbaru kasus mega korupsi E-KTP. Kita berharap rakyat Indonesia terutama mahasiswa bergerak membuat aksi-aksi besar untuk mendukung KPK memberantas korupsi yang merugikan uang negara dan secara tidak langsung telah menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia. Apa mahasiswa yang katanya agen perubahan itu akan buat aksi seperti itu? Hanya Tuhan dan rumput yang bergoyang yang tahu.

Ya, kita telah melihat kenyataan bahwa sekarang ini demonstrasi hanya tebang pilih. Dimana mau demo aja harus milih-milih dulu, mikir-mikir dulu, kira-kira apa aksi demonstrasinya keren atau tidak. Apa sudah ada korban atau tidak, Bakal diliput sama media atau tidak, kasusnya besar atau tidak, ada nasi bungkusnya atau tidak, bayarannya besar atau tidak dan bertimbangan-bertimbangan lainnya. Miris. Tapi ya sudahlah. mungkin sedang jaman-jamannya menjadi pahlawan kesiangan. 

Semoga ini jadi intropeksi diri bagi kita semua.

Survey dari organisasi internasional Transpararency International mengatakan bahwa DPR adalah lembaga pemerintahan yang paling korup di Indonesia. Survey ini memandang bahwa lembaga ini punya image paling buruk bila dibandingkan dengan institusi Polri.  Image buruk itu terbentuk dari berbagai fakta di lapangan tentang bagaimana kelakuan oknum anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang baik, namun malah melakukan tindak korupsi serta memberikan etika yang tak patut di contoh.

Bahkan Gus Dur aja dulu pernah bilang kalau DPR itu seperti Taman kanak-kanak (TK). Walaupun pada akhirnya dia menyesal pernah berkata seperti itu. kenapa? karena dia menganggap kalau Taman kanak-anak itu lebih suci, cerdas dan kreatif daripada anggota DPR yang kotor dan kreatif mencari celah mencari uang.

Ya, walaupun yang korup itu hanya oknum, tapi oknumnya kayaknya kebanyakan ya. Ya kalau oknum seharusnya satu atau dua aja. lah, Tapi ini banyak. Jadi tidak salah ya kalau sebagian rakyat Indonesia terlalu banyak su'udzon sama DPR. 

Anehnya, image buruk DPR ini tidak berubah walau sudah berganti-ganti rezim. Bukankah seharusnya DPR berbenah diri atau mencoba untuk berkaca, intropeksi atau mengevaluasi diri. Apa mereka tidak pernah punya keinginan untuk membuat terobosan agar image buruk itu bisa berubah menjadi baik? Atau kah sebenarnya mereka nyaman atau bahkan tidak peduli tentang pandangan jelek masyarakat terhadap lembaga ini karena yang penting gaji besar, fasilitas mewah, tapi kerjaan ngan tidur we?

Survey transparency.org itu diperkuat dengan terbongkarnya kasus korupsi mega proyek E-KTP yang sekarang sedang booming. Oknum yang terlibat sebagian mengaku di fitnah dan didzolimi. benar kah? Ah, biarkan saja mereka berkoar. Toh yang memutuskan mereka terlibat atau tidak hanya bisa terbukti di pengadilan. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya.

Kalau sudah begini, pantas kah jika tindak korupsi ini sepenuhnya kesalahan DPR? Tidak juga. Sebab mereka tidak akan berada di kursi DPR kalau bukan dari ‘jasa’ rakyat indonesia itu sendiri. Mereka kan dipilih oleh rakyat. Ya, kalau memang rakyat kecewa dengan kinerja mereka, terus ngapain tiap 5 tahun sekali rakyat pilih mereka? Mas tonggos bilang, lebih baik golput saja. Lah, kalau semua golput yang duduk di DPR siapa? Bingung tenan iki.

Seharunya. rakyat Indonesia bukan hanya bisa kecewa namun intropeksi diri juga. Anggota DPR yang mereka pilih seharusnya benar-benar punya track-record yang baik. Masalahnya calon-calon  anggota DPR yang bahkan pernah di penjara atau pernah terjerat berbagai kasus oleh rakyat masih aja dipilih dan terpilih. lalu, Siapa yang salah? Rakyat juga, lah, siapa suruh pilih mereka?

Sebenarnya, citra DPR yang korup (bisa jadi) cerminan dari rakyat indonesianya sendiri. Apa rakyat indonesia sudah memilih dengan cerdas? apakah rakyat indonesia sudah tidak tertarik lagi memilih calon anggota dewan yang punya track record buruk, tidak tergiur dengan money politic atau serangan fajar? kalau masih, jangan harap oknum DPR yang korup itu bisa hengkang dari Indonesia. 

kanda awalnya tak kepikiran bisa masuk jurusan ini. Sebab tak diniatkan juga. Kanda awalnya ingin masuk FISIP jurusan komunikasi atau broadcasting. Pilihannya antar UIN atau UNTIRTA. Tapi nasib berkata lain, pilihan terakhir dari SNMPTN-lah yang mengantarkan kanda menuju jurusan Ilmu Politik di salah satu Universitas Negeri di Tasikmalaya. ya, setidaknya jurusan ini sama-sama ada di FISIP-lah.  

Yang ada pikiran kanda pada waktu itu, jurusan ini adalah jurusan mahasiswa suka berdemo (mungkin terpengaruh sama senior yang waktu itu sosialisasi di SMA), atau segerombolan mahasiswa yang mau terjun ke dunia politik, berniat menjadi politikus, anggota DPR, atau mau mencalonkan diri jadi kepala daerah. Semua pemikiran awam itu dibantah oleh dosen-dosen yang mengajar disana.

Menurut mereka, jurusan Ilmu Politik adalah bagian dari Politik teoritis. Sedangkan orang-orang yang terjun ke dunia politik seperti halnya politikus adalah bagian dari Politik Praktis. 

Politik teoritis dan politik praktis adalah dua hal yang berbeda. Politik Teoritis mempelajari “Ilmu” dari politik itu sendiri serta mempelajari dan mengamati bagaimana seorang politikus bertindak.

Sedangkan Politik praktis adalah sekelompok politikus yang terjun langsung ke dunia politik, ikut serta dalam keanggotan partai politik, masuk dan menjabati kepala daerah. kemudian ikut mempengaruhi, menjalankan dan melaksanakan kebijakan yang ada di pemerintahan.

Tidak semua orang yang masuk jurusan ilmu politik tujuannya untuk menjadi politikus. Sebab untuk menjadi politikus tidak ada aturan harus lulusan ilmu politik. Menjadi politikus itu bebas untuk siapa saja. semua orang berhak menjadi politikus tanpa melihat ia berasal dari jurusan apa.

Jurusan ilmu politik sendiri bukan jurusan ‘spesialis’ seperti kedokteran. Bila kedokteran setelah lulus jadi dokter. Atau kebidanan jadi bidan. Maka lulusan ilmu politik tidak ada bidang bekerjaan khusus. Tapi jangan berkecil hati. Keilmuan yang kita dapat di ilmu politik bisa diaplikasikan pada segala bidang. Pengaplikasian ini membentuk bidang pekerjaan baru yang memang agak ga nyambung sama jurusannya seperti di perbankan atau di kejaksaan.

Ketika teman-teman masuk jurusan ilmu politik, kalian akan menyadari bahwa politik teoritis yang dipelajari di jurusan ini bersebrangan sekali dengan politik praktis yang selama ini kita lihat di media massa. Kanda menyadari itu di semester pertama. Dosen-dosen menjelaskan betapa idealisme politik itu banyak yang tidak jalankan oleh para politikus. Banyak hal yang seharusnya dalam teori-teori ilmu politik mengatakan bahwa A haruslah A. Tapi dunia politik, yang A bisa berubah jadi B.

Kita akan diajak untuk bernostalgia, melihat kembali ke belakang tentang sejarah-sejarah politik bagaimana pemimpin-pemimpin pada suatu era bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan baru. Bagi anak IPS mungkin akan sedikit familiar dengan materi-materi kuliahnya karena kita akan mempelajari kembali materi-materi pada mata pelajaran PKN, Sosiologi, dan Ekonomi.

Di semester pertama, kita tidak akan langsung mendalami ilmu politik. Namun akan diberi mata kuliah dasar-dasarnya dulu. Seperti materi kuliah tentang bahasa indonesia, inggris, bagaimana menyusun makalah, dan beberapa pengantar politik sebagai pembuka saja. Baru di semester selanjutnya, materi-materi tentang ilmu politik mulai keluar satu persatu. 

Menjadi mahasiswa ilmu politik itu menyenangkan? Tergantung dari individunya. Mungkin bagi yang terpaksa atau merasa salah jurusan akan berat sekali menjalaninya. Apalagi di ilmu politik itu mahasiswa diajak untuk selalu kritis dalam menyikapi setiap permasalahan politik. 

Kalau anak eksak butuh ruangan lab untuk meneliti berbagai hal. Sedangkan anak ilmu politik butuh informasi tentang dunia politik dan masyarakat sebagai subjek dari keputusan-keputusan politik. Jadi kita harus update terhadap berita-berita politik. Kita harus selalu punya argumen atau opini terhadap suatu kasus atau isu yang ada di dunia politik. Sebab dari situlah kita mendapatkan nilai-nilai mata kuliah, salah satunya.

Bagi orang yang selama ini mengikuti pemberitaan yang berhubungan langsung dengan pemerintahan, baik itu dari media massa maupun media sosial, pasti kita merasa ngeh dengan permasalahan politik saat ini. Banyak sekali kegaduhan, katakanlah kekacauan. Pihak A menuduh pihak B sebagai sumber permasalahan. Sebaliknya, pihak B menuduh pihak A sebagai provokator permalalahan. Semuanya terbagi pada dua kubu. Tak ayal pemberitaan tentang panasnya kondisi politik selalu laku dipasaran bagai kacang goreng. Bandingkan dengan berita atau artikel tentang memasak daging buaya darat, tips mengukir alis dibawah ketiak, atau tutorial memasang penitih didalam selimut. pasti jumlah like, komentar dan share-nya tak akan sebanyak berita atau artikel tentang kondisi politik sekarang.

Ada orang yang merasa jadi pahlawan, membuat status, twit atau komentar yang mendukung pihak A, tapi di pihak B dia dicaci maki. Begitu juga sebaliknya. Semuanya nampak rumit. Daripada pusing memikirkan itu semua, sekali-kali ada baiknya kita berhenti sejenak. Berhenti membaca berita berita politik, berhenti me-like, membuat status, berkomentar tentang kondisi politik saat ini.

Kenapa? Karena protes kita, teriakan kita, cacian kita terhadap apa yang kita benci entah itu tokoh politik yang bersebrangan dengan kita, kasus-kasus yang menurut kita tidak ada habisnya itu malah akan membuat pikiran kita terus terusan terkuras. Padahal banyak hal yang lebih produktif dan bermanfaat yang bisa kita lakukan daripada membalasi setiap komentar. Bila ada yang berbeda pandangan sedikit dengan kita, mau tidak mau kita harus ‘melawan’ argumennya, kadang rasa kesal pun ada, kadang segala kata-kata kasar dan binarang ingin rasanya keluar dari mulut. Daripada membalasi komentar orang yang berbeda pandangan dengan kita, lebih baik bantu mamah menimba air di sumur sebab air sudekat, bantu papah cuci kuda liar, bantu kakak-adik cuci piring, dan bantu tetangga bikin anak *eh (yang terakhir itu abaikan).

Sudah jelas, dimanapun posisi kita. Entah itu berada di posisi yang benar atau tidak, entah kita merasa sedang membela pihak yang benar atau tidak, kita tak bisa berbuat apa apa untuk mempengaruhi segala permasalahan yang ada. Kita hanya bisa berkomentar, membalas komentar pada akun yang tidak sepaham dengan kita, lalu apa yang bisa dilakukan lagi? Menyebarkan kebaikan? Menyebarkan kebenaran? Bisa jadi. Tapi akan jadi percuma karena akan selalu ada pihak yang bersebrangan yang malah menambah lagi debat-debat yang baru.

Sekali kali kita harus menyegarkan diri, mengindari beban yang selama ini (katakanlah) bukan urusan kita. Mereka yang bersalah tak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan kita masih berjalan sebagaimana mestinya. Biarkan ‘tangan tuhan’ yang menyelesaikan segala permasalahan tersebut.

Sekali-kali apatis pada kondisi politik itu perlu. Ya, sekali-kali saja. Jangan sering. Jangan berlebihan. sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. kecuali berlebihan uang.