Sekitar sebulan yang lalu akun instagram @basukibtp memposting sebuah foto yang memperlihatkan caption singkat tentang sejarah Lapangan Banteng disertai hastag #kokAhokKepikiran dan "Tunggu jawabannya 16 agustus 2018".

Ternyata beberapa foto yang di unggah itu berisi clue yang isinya kejutan kepada pendukungnya pada 16 agustus 2018 nantu. Setelah menunggu lama akhirnya kejutan itu adalah perilisan sebuah buku yang ditulis oleh Basuki atau akrab disapa Ahok selama mendekam di tahanan. 

Buku itu diberi judul "Kebijakan Ahok" yang berisi seputar pengalamannya bekerja di birokrasi, baik di level legislatif sampai eksekutif. Ia berharap buku ini dibaca oleh mereka yang ingin terjun ke dunia politik praktis.

Yang paling mengagetkan adalah buku yang proses penulisannya ditulis dengan tulisan tangan ini di hargai sebesar 1 juta rupiah. Kenapa dihargai semahal itu? Sebab hasil penjualan buku tersebut alan di didonasikan kepada orang-orang yang selama ini meminta bantuan pada Ahok. Diakuinya meski berada di dalam jeruji besi, masih ada saja orang atau masyarakat yang meminta bantuannya.

Dengan cetakan 5000 eksemplar maka kira-kira profit yang akan didapat sebesar 5 miliar rupiah. Itu belum dipotong biaya produksi dan lain sebagainya. Tapi nilainya pasti masih sangat besar.

Berdonasi dengan cara membeli buku adalah ide yang cemerlang. Karena secara tidak langsung, Ahok mengajak orang untuk berdonasi sekaligus mengajak orang untuk minat membaca. Kalau boleh saya sebut, ini pantas dinamakan sebagai "donasi intektual".

Orang-orang diajak untuk berdonasi sekaligus membaca buku. Jangan bandingkan dengan donasi yang dilakukan oleh seorang ketua umum partai yang sekarang sedang maju lagi jadi calon presiden. Dia berdonasi untuk kepentingan nyampres dan tidak ada timbal balik secara intektual pada masyarakat.

Akan tetapi, saya agak tidak setuju dengan konsep berdonasi dengan cara memahalkan harga buku sampai 100 kali lipat dari harga normal karena kesannya buku tersebut akan terlihat sangat eksklusif sehingga tidak semua orang bisa membacanya. 

Mungkin dengan cara tersebut, nilai donasinya akan besar dan donasi akan cepat terkumpul. Tapi Ahok sedikit mengabaikan nilai literasinya yang tinggi.

Alih-alih diberi harga fantastis, saya lebih setuju buku itu diberi harga normal lalu dilebihkan nilainya sebesar 10-50 ribu rupiah. Hitungannya jika maksimal buku dihargai 100 ribu dengan untung bersihnya sebesar 50 ribu, maka Ahok butuh mencetak buku sebanyak 100.000 ekslempar untuk mencapai target donasi sebesar 5 miliar.

Apa mungkin bukunya akam terjual sebanyak itu? Sepertinya memang tidak mungkin. Dengan budaya membaca kita yang rendah serta ukuran dompet mahasiswa seperti saya yang sangat tipis, setipis sehelai rambut di selangkangan maka donasi Ahok akan gagal mencapai target.

Nampaknya langkah Ahok memberi harga bukunya seharga handphone Cina tidak salah-salah amat. Tapi yang dipikirlan selanjutnya adalah jenis orang seperti apa yang akan membeli buku itu?

Menurut saya, jelas, buku Kebijakan Ahok akan dibeli oleh orang-orang kayah rayah seperti papah Setya Novanto. Jadi dia tidak perlu lagi membaca buku 'kosakata Al-Quran" di dalam sel palsu saat di sidak tim Mata Nazwa. Jika bukan, rakyat jelata beserta mahasiswa kere merege-hese sepeti saya akan patungan dengan beberapa orang untuk membeli 1 buku itu.

Ibaratnya saya ikut berdonasi dengan nilai yang lebih kecil. Mungkin patungannya terdiri dari 10 orang. Tiap orang nyumbang 100 ribu maka jadilah 1 juta. Ini jadi seperti berdonasi dalam donasi. Hitunganannya 1 buku terdiri dari 10 donatur. Ya begitulah kira-kira.

Harapan terakhir, karena saya pun penasaran dengan konten buku tersebut maka setelah buku itu terjual habis dan target donasi telah tercapai, mudah-mudahan tim Ahok akan menjual kembali dengan harga normal. Semoga.

Jadi, siapa yang mau beli buku paling mahal se-indonesia tersebut?

Sejumlah artis nyaleg dari partai Nasdem (foto: kompas.com)

Tidak sedikit yang mengkritik tentang fenomena artis nyaleg. Mereka dianggap "aji mumpung", memanfaatkan popularitas semata dan minim pengalaman. Yang disalahkan bukan cuma artisnya, partai politik sebagai sarana kaderisasi dianggap tidak becus dan cenderung pragmatis karena tidak memilih calon berdasarkan integritas. 

Tetapi secara konstitusi ini jelas tidak menyalahi aturan karena setiap warga negara indonesia memang berhak untuk memilih dan dipilih. Kalau mau berpikir lebih fair, banyak juga calon dari kalangan non-artis yang minim integritas juga. 

Menunjuk seorang artis untuk mengikuti kontestasi politik tidaklah buruk selama memang ada keinginan tulus untuk mengatasi  permasalahan di masyarakat. Karena ada beberapa artis juga yang sebelum terjun ke politik, pernah melakukan aksi-aksi sosial yang layak diapresiasi. 

Atau beberapa musisi seperti Giring Nidji misalnya, sejak dulu sampai akhirnya bergabung dengan PSI, ia sering vokal terhadap kebijakan maupum regulasi di pemerintahan. Ia aktif dan kritis pada isu-isu politik nasional.

Ini menurut saya bisa jadi modal dasar yang sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada pemilih bahwa si artis ini tidak hanya modal terkenal, tapi memang punya niatan yang baik untuk terlibat dalam mengurusi hajat hidup orang banyak.

Namun dalam contoh lain, ada pula artis yang dulu jarang atau bahkan tidak pernah berbicara politik di ruang publik tapi tiba-tiba merasa paling melek politik setelah dicalonkan sebagai caleg. Apalagi caleg artis yang tidak pernah terlibat dalam aksi-aksi sosial. Ini yang perlu di "waspadai" oleh calon pemilih karena tidak ada track record yang bisa di nilai dari si artis selain pintar dalam berakting dan bernyanyi. 

Ketika artis ini memang serius masuk politik praktis, seminimal-minimalnya ada sisi yang bisa dinilai diluar popularitasnya. Ini berlaku sama dengan calon-calon yang bukan dari kalangan artis. Ada banyak juga caleg atau calon kepala daerah yang hanya modal duit banyak lalu merasa bisa mempengaruhi pilihan pemilih tanpa punya track record yang bagus.

Masalah "aji mumpung", sebenarnya sebagian politikus juga siasat yang untuk maju dalam kontestasi politik. Ketika Jokowi menjadi media darling dan sering masuk berita, ini jadi "aji mumpung" dia untuk maju di pilgub jakarta sampai nyapres hingga jadi presiden. 

Sebab narasi "aji mumpung" ini sebenarnya merupakan cara memanfaatkan popularitas yang sudah ada, baik popularitas yang didapat karena seseorang main film, jadi penyanyi maupun politikus yang populer karena sering disorot media oleh kebijakan-kebijakannya di pemerintahan. 

Bukan sesuatu yang haram jika artis nyaleg karena  demokrasi kita memang memberi peluang besar untuk orang terkenal bisa terpilih sebagai anggota legislatif. Hanya saja bukan berarti integritas di nomor duakan. Sekarang ini masyarakat kita sudah banyak yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Walaupun sebagian lagi masih terkekang oleh politik identitas dan urusan emosional semata. 

Tapi jika melihat fakta di lapangan, popularitas bukan jadi satu-satu penentu kemenangan. Jadi mari kita lihat nanti apakah fenomena artis nyaleg ini akan berjaya atau tidak. Mudah mudahan seperti artis nyaleg ini bukan hanya besar mulutnya, besar janjinya. Tapi juga besar "anu"nya.

Merebaknya wacana tentang kembalinya pilkada lewat DPRD tentu mengingatkan kita pada masa orde baru di era Soeharto. Setiap kepala daerah ditunjuk langsung oleh petinggi-petinggi partai dan dilakukan secara tertutup tanpa ada campur tangan masyarakat. Sistem ini tentu punya untung-rugi baik bagi partai politik maupun masyarakat yang tidak dilibatkan.

Pilkada serentak yang sedang diterapkan KPU sekarang ini punya alasan logis. Salah satunya strategi dalam memangkas anggaran pemilu yang sangat besar. Namun hal itu belum cukup dan pemerintah masih punya opsi lain untuk semakin meminimalisir besarnya anggaran. Resiko menjadi negara demokrasi memang harus siap dengan anggaran besar karena setiap keputusan idealnya harus melibatkan seluruh rakyatnya.

Pihak yang mendukung adanya pilkada lewat DPRD pasti punya alasan tersendiri. Seperti yang dikemukakan Sekjek PPP, Arsul Sani beberapa waktu lalu yang mengatakan wacana kembalinya pilkada lewat DPRD mempertimbangan realitas di masyarakat tentang banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Biaya politik yang mahal membuat mereka yang tidak ikhlas berusaha agar bisa balik modal bahkan kalau bisa untung. Sedangkan mereka yang kontra berdalih bahwa pilkada melalui DPRD hanya akan semakin menyuburkan praktek korupsi di tubuh pemerintah.

Namun bukan berarti dengan adanya pilkada langsung seperti sekarang praktek-praktek korupsi bisa dihilangkan. Adanya money politic merupakan salah satu contoh bahwa pilkada langsung pun tidak menjamin adanya kontestasi politik yang bersih. Sehingga perubahan pilkada lewat DPRD menjadi pilkada langsung hanya sebatas memindahkan praktek korupsi dari lingkungan elit pemerintah ke masyarakat.

Hal ini juga di perparah dengan adanya fenomena local strong men atau lebih khusus lagi pada teorinya John T. Sidel tentang campur tangan Bosisme (orang kuat lokal) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepalada daerah. Sidel melihat bosisme menunjukkan peran elit lokal sebagai predatory broker politik yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan koersif dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka. Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman.

Secara sederhana, Bosisme merupakan orang 'dibalik layak' yang kebanyakan biasanya datang dari kalangan pengusaha yang membiayai seluruh ongkos "nyalon" kepala daerah untuk maju dalam pilkada. Tentu tawaran ongkos politik ini tidaklah gratis. Jika menang, calon terpilih harus bersedia menuruti 'kemauan' si pengusaha. Hal ini yang membuat kepentingan kepala daerah tidak lagi netral dan diprioritas pada kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya, tetapi lebih condong pada si pemberi modal kampanye yang tak lain adalah pengusaha itu sendiri.  

Sumbangan Rakyat ala Jokowi

Pilkada langsung yang dianggap boros dan mahal bagi si calon bisa diminimalisir dengan banyak cara. Salah satunya dengan strategi kampanye sumbangan rakyat yang pernah dilakukan oleh pasangan Jokowi-JK pada pilpres 2014 lalu. Strategi kampanye itu menjadi menarik dan bisa dipraktekan pada kontestasi politik di daerah karena dapat memangkas dana kampanye yang dikeluarkan. Dalam penuturannya, Jokowi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang mendukung dirinya untuk menyumbang dana kampanye dalam bentuk uang.

Sumbangan rakyat lewat program rekening gotong royongnya Jokowi juga menjadi menarik secara esensi karena dana kampanye seorang calon kepala daerah biasanya terbatas pada lingkungan parpol dan 'sumbangan' dari para pengusaha. Mereka yang mencalonkan diri sebagian mendapat songkongan dana dari parpol. Jika masih kurang maka parpol akan mencari 'sumbangan' lain lewat pengusaha. Sebagai politik balas budi, jika calon tersebut terpilih maka kepentingan-kepentingan mereka (peyumbang dana) akan diakomodir. Misalnya lewat proyek-proyek pemerintah yang pasti akan dipermudah kepada si pengusaha yang baik hati dan tidak sombong tersebut.

Dengan strategi sumbangan rakyat yang dicetus Jokowi pada masa itu, maka kepentingan-kepentingan elite tertentu setidaknya bisa di minimalisir. Jika ongkos politik diperoleh dari parpol dan pengusaha maka segala bentuk kepentingannya pun tidak akan terlepas dari keduanya.

Berbeda jika sebagian atau bahkan seluruh dana kampanye berasal dari sumbangan rakyat maka idealnya kepentingan akan berpihak pada rakyat karena secara tidak langsung si calon terpilih hanya punya hutang budi pada rakyatnya sendiri bukan pada parpol atau pengusaha. Cara ini juga menegaskan bahwa masyarakat tidak di 'sogok' oleh si calon, tetapi sebaliknya, si calonlah yang si 'sogok' oleh masyarakatnya sendiri untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Konsep sumbangan rakyat memang tidak menjamin kepala daerah bisa bebas kepentingan. Akan tetapi minimal harapannya tentu bisa ditekan dan mereka dapat bekerja tanpa intervensi dari elite-elite tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Dan yang lebih penting, mereka tidak perlu bersusah payah agar biaya politik bisa balik modal karena ongkos politiknya ditanggung oleh rakyatnya sendiri.

sumber foto: Radar Solo

Media komersial di tingkat nasional seringkali mengabarkan pemberitaan tentang kebijakan dan situasi politik yang ada DKI Jakarta. Ini tidak menjadi masalah karena disana merupakan pusat ibukota dimana politik dan segala tetek bengeknya menjadi refresentasi dari politik nasional. Segala permasalahan di Jakarta selalu panas diperbincangkan oleh banyak orang. 

Akan tetapi dengan seringnya media memblow-up berita tentang Jakarta, bukan barang tentu masyarakat luar jakarta dalam hal ini masyarakat seluruh Indonesia akan ikut campur dalam konflik politik, atau setidaknya mereka yang bukan ber KTP jakarta akan kebawa emosi gara-gara jagoannya kalah di pilgub kemarin, misalnya.

Mereka yang marah, kesal atau sebaliknya dengan kondisi pemerintahan Jakarta padahal bukan orang sana secara tidak langsung telah mengalihkan isu sehingga justru kondisi pemerintahan di daerah mereka tinggal jadi tak diurusi. Efek buruknya adalah, konflik di pemerintahan bukan saja dirasakan oleh pemerintahan DKI dan masyarakat aslinya, tapi seluruh indonesia yang melihat berita-beritanya akan semakin ikut campur. 

Makannya tidak aneh ketika ada kebijakan guberner sekarang yang dianggap nyeleneh, maka yang ngebully bukan saja rakyat jakarta tapi seindonesia pun ikut-ikut ngebully. Apa ini baik bagi kesehatan politik kita?

Bagi saya sebagai orang ber KTP non-Jakarta, ini tidaklah masalah selama masih dalam koridor yang tepat. Hanya saja masyarakat yang merasa kritis akan kebablasan dan ternyata lupa bahwa mereka bukan tinggal di jakarta. 

Mereka yang terlalu terbawa suasana oleh panasnya politik di Jakarta bisa saja lupa bahwa di daerah tempat tinggal mereka pun sebenarnya ada permalasahan di pemerintahan yang memang sangat perlu dikritisi. Tapi secara tidak sadar mereka tidak peduli atau bisa jadi tidak tahu permasalahan yang di daerah nya sendiri. 

Sebetulnya, kenapa ini bisa terjadi?

Alasannya sederhana, mereka tidak pernah mau membaca dan mencari tahu. Permasalahan di daerah memang bisa dikatakan tidak serumit yang ada di Jakarta. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat harus acuh tak acuh yang akhirnya malah menurunkan sikap kritisnya pada pemerintah. 

Bagi pemerintah daerah mungkin ini menguntungkan karena akan lebih mudah melanggengkan kebijakan-kebiajakan semau-maunya atau meng-goals-kan aturan yang tidak populer sekalipun. Sebabnya, masyarakat sendiri tidak terlalu peduli denagan permaaslahan politik yang ada di daerah karena terlalu seru melihat permasalahan yang di Jakarta.

Oleh karena hal ini berangkat dari dua faktor utama: tidak mau membaca dan mencari tahu, maka yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan minat masyarakat pada berita-berita lokal. Biasanya berita lokal diproduksi melalui koran-koran harian atau sekarang ini media daerah juga mulai beralih ke media visual seperti televisi dan media online. 

Di daerah saya sendiri, media-media lokal/daerah tidak segiat, semenarik dan se-inovatif media komersial nasional. Entah karena kurangnya motivasi, kekurangan profit, anggaran atau lain sebagainya. Tetapi menurut saya media di daerah sendiri perlu memberikan sesuatu yang menarik agar peminat pembacanya juga bisa lebih menjangkau masyarakat daerahnya. 

Sekarang ini masyarakat jaman now lebih tertarik baca koran nasional, melihat tv nasional, dan media online nasioanal daripada membaca berita-berita daerah. Padahal penting sekali bagi masyarakat untuk tahu kinerja pemerintah daerahnya secara lebih spesifik agar segala kurang dan lebihnya bisa dikritisi.

Harapannya tentu masyarakat dan pemerintahnnya dapat saling memberikan feedback sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya dirasakan satu arah saja: dari pemerintah ke masyarakat. Tapi lebih dari itu, masyarakat pun bisa jadi penopang aspirasi dan inspirasi untuk kemajuan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi. Yang pasti, masyarakat harus lebih peduli dengan pembangungan di daerahnya karena memang mereka jelas-jelas hidup, tinggal, sekolah, dan bekerja disana. Bukannya sibuk mengurusi kota lain yang ocehannya cuma menuh-menuhin media sosial saja.

Sebagai ketua DPR sekaligus ketua fraksi Golkar, Setya Novanto tak habis-habisnya menarik perhatian banyak orang. Tak cuma warga indonesia, penduduk argardia pun nampaknya ingin menjadikan belio sebagai sosok panutan bagi pemimpin masa depan di negeri antah berantah.

Walaupun sering membawa banyak kontroversi hati, sebagai insan yang berbudi dan generasi muda yang cemerlang, kita patut meneladani kehebatan papah Setnov. Sebab dari situ kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran yang bisa di praktekan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Simak berikut ini.

Memangku 2 jabatan besar bukanlah hal mudah. Menjadi ketua DPR adalah langkah berani dari Setya Novanto untuk membangun badan legislatif menjadi lebih baik. Ia tidak merasa lelah diri karena harus mengemban amanah rakyat yang begitu besar dengan membagi waktunya sebagai ketu fraksi Golkar.

Tidak aneh jika kita acapkali melihat sosoknya muncul di pemberitaan sedang tak sengaja tertidur dalam suatu acara-acara besar. Ini bukti bahwa beliau adalah tipe yang pekerja keras. Belio tak segan hati mengurangi waktu tidurnya hanya untuk melaksanakan apa yang sudah diamanahkan.

Sebagai kuncen yang menduduki DPR sejak 1999 tanpa putus, Setya Novanto berhak diancungi jempol karena kepiawaiannya dalam berpolitik. Namun, Tempo hari memang elio sempat sakit parah. Segala jenis penyakit bersarang ditubuhnya. Sungguh, ini adalah bentuk cobaan Tuhan kepada orang-orang yang bersabar. 

Bahkan sang istri dengan setia mendampingi belio dengan tatapan yang bahagia walaupun dalam benak hati saya yakin penuh cucuran air mata. Ini mengingatkan saya pada kisah nabi ibrahim. Ketika beliau ditimpa penyakit, istrinya lah yang selalu menemaninya di kala suka dan duka. 

Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita semua. Apakah dia pernah marah-marah di media? Apa pernah dia berkata kasar seperti mantan gubernur yang kini dipenjara atas kasus penistaan agama? Apa pernah beliau mengeluarkan kata-kata mengupat seperti ‘pemahaman nenek lu!” hayooo..

Seyogyanya, Setya Novanto adalah aset bangsa yang bisa dijadikan sebagai cerminan pemimpin ideal bagi dunia berpolitikan. Prilaku belio yang ‘baik-baik’ di depan khayalak umum memberikan contoh keteladanan yang amat kuat bagi politikus-politikus lainnya di seluruh pelosok indonesia.

Pasca penyakitnnya pulih, Setya Novanto tidak segan untuk segera bekerja. Saya yakin ketika beliau sakit pun, pikirannya hanya tercurahkan pada tugas negaranya. Terbayang sudah bahwa beliau tahu betul akan tanggung jawabnya sebagai ketua DPR.

Ia tidak ingin bermanis-manis manja dengan penyakit yang dia derita. Walaupun kesehatannya belum pulih sepenuhnya, akan tetapi beliau tetap memaksakan diri bekerja. Ini yang sangat perlu di contoh oleh kalangan birokrat. 

Kita sering melihat PNS yang diam-diam memperpanjang masa libur, datang tidak tepat waktu atau bekerja leha-leha. Sepertinya mereka butuh belio sebagai panutan utama. Bila perlu, sosok belo harus di filmkan. Kemudian mewajibkan bagi semua warga sipil bersama-sama mengadakan nonton bareng. 

Dengan begitu, saya berharap indonesia akan mengukir sejarah besar dan mengabadikan sosok pemimpin yang paling di idam-idamkan semua kalangan. Semoga saja, kelak nanti ada setnov-setnov baru yang lahir sehingga menjadi bibit unggul masa depan yang mewabah seantero indonesia. Amin.

image by nasional.tempo.co

“Kita terlalu sibuk dengan isu PKI, sampai lupa kalau orang jelek tidak boleh berkembang biak..” celetuk seorang dosen.

Kita tahu bahwa kalimat itu hanya sebuah guyonan. Guyonan yang sebenarnya maknanya sangat dalam. Sedalam cintaku padamu.

Isu PKI Berhembus sejak lama sampai sekarang. Tapi yang jadi pertanyaan, apa ada orang yang bisa membuktikan bahwa PKI itu benar-benar ada?

Kita sebagai insan akademisi perlu fakta kongkrit untuk membuktikan semua itu. Nyatanya, tidak ada referensi, data,literatur dan penelitian ilmiah yang bisa membuktikan bangkitnya partai komunis tersebut semenjak kebaradaannya dianggap haram oleh TAP MPRS No 25 Tahun 1966.

Kita lupa bahwa PKI adalah isu. Yang namanya isu, kebenarannya masih fifty-fifty. Kenapa isu PKI ini menjadi ramai? Karena ada konsumennya. Konsumen isu PKI adalah sekelompok kaum bumi melengkung yang percaya bahwa 3 permen milkita setara dengan 1 gelas susu.

Mereka yakin seyakin-yakinnya kalau PKI sudah bangkit. Tapi ketika ditanya, siapa pimpinan PKI sekarang? Dimana markasnya? Dimana kantor cabangnya? Siapa saja anggota resminya? Mana data valid yang bisa membuktikan PKI itu ada?

Ketika ditanya seperti itu mereka hanya diam seribu bahasa.

Seyogyanya, mereka sendiri pun ragu dengan bangkitnya PKI. Sebab, tidak ada bukti otentik yang bisa mereka keluarkan kepada publik. Selama ini mereka hanya berteriak PKI telah bangkit hanya berdasarkan simbol palu arit. Selebihnya, hanya keyakinan yang tidak pernah bisa dibuktikan.

Kebangkitan PKI sama seperti mitos kalau sakit perut harus bawa-bawa batu. Dipercaya dan diyakini bisa menghilangkan sakit perut.tapi syaratnya batu itu harus dimasukan ke dalam dubur, sedalam-dalamnya.

Ketika kita terlalu sibuk dengan PKI, kita lupa bahwa di hadapan kita ada penyakit kronis bernama Narkoba, Korupsi dan Terorisme.

3 hal itu yang bukan lagi sekedar isu, tapi fakta yang siapapun bisa menjelaskannya secara spesifik. NKT (narkoba, korupsi dan Terorisme) telah memakan banyak korban.

Pelakunya sudah jelas. Orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka yang hanya mengedepannya ambisi sendiri dengan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah.

Kebangkitan NKT sudah jelas dan dapat dibuktikan. Pelakunya, pimpinannya, markasnya, dampaknya dan korbannya sudah bisa diketahui.

Narkoba dan Terorisme pelaku sudah jelas. Dalangnya siapa, ‘ideologi’nya apa, orang-orang yanag terlibat dan barang yang bisa perlihatkan ke publik sudah terpampang nyata.

Begitu juga dengan Korupsi. Pelaku-pelaku bisa ditelusuri, bahkan orang-orang yang mendukung korupsipun bisa kita lihat di tubuh parlemen.

Lah, kalau PKI? Pelakunya tidak jelas dan buktinya pun tidak jelas. Kenapa kita terlalu percaya dengan kebangkitan PKI sedangkan fakta NKT yang sudah di depan mata kita abaikan?

Orang jelek saja tahu kalau PKI itu hanya hantu di siang bolong. Mereka yang bakar-bakar bendera PKI pasti tahu kalau mereka sendirilah yang bikin bendera palu arit itu. Mereka pergi ke tukang sablon, minta dibuatin logo PKI gratisan, dibawa ke tengah lapangan, dan dibakar ramai-ramai.

Mereka yang melakukan itu, tidak tahu arti mubazir. Bendara PKI dibikin sendiri, dibakar sendiri. Itu sama saja kita bikin indomie, setelah jadi, lalu dibuang ramai-ramai. Mubazir kan? Lantas, apa faedahnya?

Kita tahu kalau keberadaan PKI sudah dilarang. Kalau sudah dilarang, ngapain di bangkit-bangkitkan? Kalau pun PKI itu benar-benar ada, siapa yang mampu mendirikan partai ini ke hadapan publik? Itu sama saja cari mati.

Negeri kita punya aparat hukum, punya TNI, punya Polisi dan jutaan warga Indonesia di dunia nyata, dunia maya maupun dunia ghoib yang siap menggebuk PKI kapan saja dan dimana saja. Massa kita lebih banyak dari PKI itu sendiri.Lalu, Apa yang perlu ditakutkan?

image via seword.com

Aksi boikot sudah bukan hal yang asing di Indonesia. Beberapa boikot pernah dilakukan untuk melawan kekejaman Israel terhadap Palestina. 

Boikot adalah bentuk perlawanan ekonomi dimana produk berlabel Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengan mereka. Harapannya Israel bisa merasakan dampak ekonomi dari boikot tersebut. Minimal menyadari bahwa ada perlawanan dari umat Islam sendiri.

Tapi, Israel selama ini tak pernah tinggal diam. Mereka membangun departemen khusus untuk melawan kampanye boikot ini. Buktinya betahun-tahun kampanye boikot seperti BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions) sudah lama digaungkan namun penjajahan Israel terhadap Palestina sampai sekarang masih tetap dilakukan.

Aksi boikot sebenarnya jika dilakukan atas seruan pemerintah akan memberi dampak negatif yang cukup signifikan bagi perekonomian. Karena produk-produk berlabel Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengan mereka sudah bertebaran dimana-mana dan masuk kedalam keperluan sekunder dan tersier yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari minuman, makanan, peralatan mandi sampai gadget yang kita pakai banyak yang berafiliasi dengan produk Israel. Jika pemerintah menyerukan boikot ini secara keseluruhan yang kena imbas siapa? Pemilik modal dan para karyawan yang bekerja di perusahaan.

Bayangkan contoh perusahaan soft drink semacam Coca Cola mereka punya ribuan atau mungkin ratusan ribu karyawan di Indonesia. Jika boikot dilakukan imbas yang paling terasa ya pasti pada orang-orang yang bekerja disana. Belum lagi, toko-toko dan swalayan, mereka mungkin akan ikut merugi. 

Yang selama ini biasanya dilakukan untuk memboikot adalah dengan melakukan boikot secara individual. Caranya memberikan himbauan tentang produk apa saja yang berlabel Israel dan mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. Jika hal ini dilakukan secara kolektif, cepat atau lambat toko atau swalayan akan mengurangi distribusi barang atau produk made in israel karena dianggap tidak laku. Nah, cara tersebut mungkin cukup ampuh untuk menggangu perekonomian Israel. 

Tapi akan salah jika boikot dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan. Contohnya beberapa pernah terjadi boikot dengan menghancurkan tempat usaha berlabel negara zionis tersebut dan memaksa mereka untuk tutup beberapa hari. Hal itu tidak dianjurkan karena sama saja melakukan pelanggaran hukum. 

Bagaimana pandangan boikot dalam islam?

Dikutip dari khazanah.republika.co.id, “...masih ada beberapa perbedaan pendapat terhadap gerakan boikot produk ekonomi. Pengasuh Rumaysho, Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, salah satunya. Menurut Ustaz Tuasikal, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan boikot. Kepada para pedagang Yahudi yang menyakitinya, Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Nabi bahkan bermuamalah dengan orang kafir.

Meski demikian, Ustaz Tuasikal ber pendapat, gerakan boikot terhadap produk musuh bisa wajib, mubah, sunah, bahkan haram. Bergantung manfaat dan kemufsadatannya.

Boikot ini dilakukan jika memang kaum Muslimin tidak merasa kesulitan mencari pengganti dari produk yang di boikot. Produk yang diboikot memang betul-betul diyakini hasilnya digunakan untuk menindas kaum Muslimin. Jika hanya sangkaan tanpa bukti kuat maka ini sama saja mengelabui kaum Muslimin.”

wallahualam.